JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat upaya penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di wilayah Jawa Tengah. Hal ini menjadi prioritas strategis untuk mengatasi persoalan backlog perumahan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 35 pemerintah kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan Bank Jateng dalam sebuah kesepakatan bersama.

Penandatanganan kesepakatan strategis ini dilakukan pada Jumat, 20 Juni 2025 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang. Fokus utama dari kerja sama tersebut adalah pemutakhiran data dan penyediaan informasi statistik terkait kondisi perumahan bagi MBR dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah Jawa Tengah.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam rangka memastikan program penyediaan rumah bisa lebih tepat sasaran dan efektif menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa upaya ini sejalan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni “Satu Keluarga Satu Rumah Layak Huni”. Program ini menjadi tulang punggung dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan hunian yang layak bagi seluruh keluarga di Jawa Tengah.

“Maka hari ini dengan bupati/wali kota kita melakukan rapat untuk memvalidkan data. Sehingga, tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua stakeholder kita libatkan. Baznas, CSR, dan pihak ketiga, semuanya bisa mengikis kebutuhan rumah yang bagian dari unsur miskin ekstrem di tempat kita,” ujar Luthfi, dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng.

Gubernur Luthfi memaparkan bahwa saat ini Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar berupa backlog perumahan yang mencapai 310.855 unit. Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari kerja sama lintas pemerintahan hingga menggandeng sektor swasta dan lembaga filantropi.

Ia menyebutkan, sepanjang periode 2022 hingga 2024, sebanyak 1.408.100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani berkat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta organisasi sosial. Pada tahun 2025 mendatang, program penanganan perumahan akan menyasar sebanyak 26.356 unit rumah di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.510 unit akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas bantuan keuangan desa sebanyak 17.000 unit dan pengurangan backlog sebanyak 510 unit. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota turut menyumbang 6.776 unit rumah dari APBD masing-masing daerah.

“Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program Satu KK Satu Rumah Layak Huni. Ini kita ambil dari fiskal yang kita sisihkan. 2025 RTLH akan kita bangun 17 ribu rumah, harapannya lima tahun ke depan, tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di tempat kita,” tegas Luthfi.

Tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, sinergi dengan sektor swasta dan lembaga sosial juga menjadi bagian penting dalam mendukung program ini. Melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), berbagai pihak telah berkontribusi signifikan. Di antaranya Rokok Nojorono, Astra, Bank Jateng, Djarum, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Baznas Jawa Tengah, yang secara kolektif telah menyumbangkan 2.070 unit rumah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah, menegaskan bahwa akurasi data menjadi landasan utama dalam menyusun program perumahan yang tepat sasaran.

“Pendataan jadi hal penting, karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan. Kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa, dan siapa yang harus menerima, sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran,” jelas Aziz.

Aziz juga menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota rumah subsidi nasional yang ditargetkan mencapai 350 ribu unit. Penambahan kuota ini diharapkan bisa memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak.

“Nah, ini kesempatan untuk seluruh stakeholder bergandengan tangan, gotong royong, untuk mengurangi angka backlog, dan endingnya kita mengentaskan kemiskinan,” tegas Aziz.

Program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi antarpemerintah, sektor swasta, hingga lembaga filantropi, diharapkan tidak ada lagi masyarakat Jawa Tengah yang tinggal di rumah tidak layak huni pada lima tahun mendatang.

Lebih jauh, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan memiliki rumah yang layak, masyarakat akan lebih mudah meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya. Pada akhirnya, program ini mendukung terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Melalui sinergi semua pihak dan pendekatan berbasis data yang akurat, pemerintah menargetkan masalah kekurangan rumah (backlog) serta kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Tengah dapat segera teratasi secara menyeluruh.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, Jawa Tengah optimistis mampu menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis penyediaan rumah layak huni.

“Semua bergerak bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Data yang valid menjadi kunci, sehingga program tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung,” pungkas Aziz.