JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui APBN 2025 memutuskan untuk melakukan pemangkasan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp19,6 triliun. Kebijakan ini menimbulkan keprihatinan luas di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti layanan kesehatan yang merata, kesejahteraan tenaga kesehatan, dan peningkatan akses fasilitas medis. Dengan anggaran yang lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya, berbagai persoalan mendasar dalam sektor kesehatan belum terselesaikan. Pertanyaan pun muncul: apakah pemangkasan ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan bukan lagi prioritas utama pemerintah?

Pemangkasan Anggaran: Menjauh dari Prioritas Kesehatan Nasional?

Anggaran untuk sektor kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi perhatian utama, karena meskipun alokasi dana sudah cukup besar, masalah-masalah fundamental seperti pemerataan layanan, kualitas fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis masih tetap menjadi tantangan yang belum terpecahkan. Dalam APBN 2025, pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran Kemenkes yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp19,6 triliun. Padahal, sektor kesehatan di Indonesia, sebagaimana yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seharusnya mendapat alokasi minimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, kenyataannya, alokasi anggaran kesehatan Indonesia baru mencapai 3,71% dari PDB, sebuah angka yang masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang sudah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kesehatan warganya. Dengan adanya pengurangan anggaran ini, muncul kekhawatiran bahwa Indonesia semakin jauh dari standar kesehatan global. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kesehatan Indonesia telah berjuang untuk memberikan akses kesehatan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kelompok rentan. Lalu, apakah dengan adanya pemangkasan anggaran ini, cita-cita tersebut bisa tercapai?

Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat

Pemangkasan anggaran Kemenkes tentunya berdampak pada berbagai program kesehatan yang sudah berjalan. Dalam jangka panjang, dampak dari pemotongan ini dapat memengaruhi kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia. “Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal tanpa terganjal keterbatasan anggaran. Efisiensi yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan kepentingan rakyat,” ungkap Zidane Azharian KemalPasha, Direktur Eksekutif Voicedlawid. Ia menekankan bahwa jika efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan cermat, maka dampaknya justru bisa meningkatkan biaya kesehatan di masa mendatang. Misalnya, jika program pencegahan penyakit dikorbankan demi penghematan anggaran, biaya pengobatan di masa depan bisa melonjak drastis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Pandangan yang Perlu Dikritisi

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu meniru negara-negara yang telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor kesehatan, meskipun hasilnya terkadang kurang memuaskan. Namun, pandangan ini patut dipertanyakan mengingat masih banyak tantangan dalam sistem kesehatan Indonesia, yang jauh dari sempurna. Salah satu tantangan utama yang belum terselesaikan adalah ketidakmerataan akses layanan kesehatan di berbagai daerah. Akses terhadap fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, kualitas fasilitas kesehatan yang ada juga belum memadai. Banyak rumah sakit yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial ketimbang pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini berisiko membatasi akses layanan bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu, termasuk masyarakat miskin dan kelompok minoritas. Oleh karena itu, meskipun negara lain juga menghadapi tantangan serupa, pemangkasan anggaran yang signifikan berisiko memperburuk keadaan ini.

Program Lainnya yang Diprioritaskan: Makanan Siang Gratis, Apa Prioritas Sebenarnya?

Dalam kebijakan pemerintah tahun 2025, terdapat program lain yang justru lebih diutamakan, seperti Program Makan Siang Gratis (MBG). Program ini telah menimbulkan banyak pertanyaan, karena implementasinya yang kurang jelas dan transparan. Meskipun program ini bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu, banyak pihak yang berpendapat bahwa sektor kesehatan dan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan sekadar program pelengkap.

Efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan dapat memperburuk ketimpangan dalam akses layanan kesehatan. Kelompok masyarakat miskin, minoritas, serta penduduk di daerah terpencil kemungkinan besar akan semakin kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Jika tidak ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat, maka sektor kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama bisa semakin terabaikan.

Ketidakpastian dan Keresahan di Masyarakat

Pemangkasan anggaran dan perubahan kebijakan yang mendadak tanpa adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian dan keresahan. Hal ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama terkait dengan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan di masa depan. Masyarakat yang telah lama menantikan perbaikan di sektor kesehatan kini mulai khawatir dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

Zidane Azharian KemalPasha menegaskan, “Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali strategi yang diambil agar hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin.” Menurutnya, keputusan yang diambil harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, dengan memastikan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Jika tidak, Indonesia bisa semakin tertinggal dalam hal pemenuhan hak dasar warganya, yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

Membangun Kesehatan yang Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan besar yang ada di sektor kesehatan, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil bisa menjamin keberlanjutan dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Pemangkasan anggaran yang dilakukan harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengkaji kembali alokasi anggaran kesehatan dalam jangka panjang. Mengingat pentingnya sektor kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar Rp19,6 triliun menimbulkan kekhawatiran bahwa sektor kesehatan semakin jauh dari prioritas pemerintah. Tanpa adanya alokasi anggaran yang memadai, tantangan-tantangan mendasar dalam sistem kesehatan Indonesia, seperti pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, akan semakin sulit teratasi. Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, dan pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Keputusan yang diambil harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan memastikan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.